MAKALAH MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum kehidupan secara umum yang dikerjakan oleh para budak yang berada di luar batas kewarganegaraan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Dan Indonesia merupakan negara yang ke tujuh puluh delapan yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji materiil sebuah undang-undang. Sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusilah yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut.

Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum.

Sehingga dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untk menggali lebih dalam mengenai Mahkamah Konstitusi ini, baik itu mengenai sejarah terbentuknya, wewenangnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih detail lagi mengenai Mahkamah Konstitusi ini akan dipaparkan dalam bab selanjutnya.

B.       Rumusan Masalah

1. Jelaskan sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan komposisi dalam Mahkamah Konstitusi (MK)?
3. Apa saja tugas yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK)?
4. Apa saja wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK)?
5. Apa saja kasus-kasus yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikannya?

C.      Tujuan Penulisan Makalah

1. Untuk mengetahui sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
2. Untuk mengetahui komposisi dalam Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Untuk mengetahui apa saja tugas yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
4. Untuk mengetahui wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
5. Untuk mengetahui kasus-kasus yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikannya.

BAB II

PEMBAHASAN

      Sejarah Terbentuk Mahkamah Konstitusi (MK)

Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung/ MA (Supreme Court) Amerika Serikat saat dipimpin oleh John Marshall dalam kasus Marbury versus Madison pada tahun 1803 silam. Meskipun pada saat itu konstitusi Amerika Serikat tidak memberi kewenangan untuk melakukan Judicial Review kepada Mahkamah Agung, akan tetapi dengan menafsirkan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi.

            Secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi masih terbilang baru dan baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973). Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau Inkonstitusional. Untuk menjaminnya, maka diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) sebagai penafsirnya.

            Apabila kita menelusuri sejarah ketatanegaraan di Indonesia, maka pada saat penyusunan UUD 1945, M.Yamin juga telah mengusulkan tentang pendirian Mahkamah yang bertugas melakukan pengujian terhadap konstitusi, hal ini disampaikan pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

            Menurut Yamin, seharusnya Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang (Judicial Review). Akan tetapi usulan ini ditentang oleh MR. Soepomo dengan beberapa alasan, diantaranya:

1.      Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun pada saat itu bukanlah konsep pemisahan kekuasaan (Separation of Power) akan tetapi pembagian kekuasaan (Distribution of Power),

2.      Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang,

3.      Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),Sejalan dengan semangat reformasi dan perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 saat ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga.

            Selanjutnya untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan yang cukup panjang, akhirnya RUU tersebut disahkan dalam sidang paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, UU tentang Mahkamah Konstitusi (UU No.24 Tahun 2003) disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri. Indonesia sendiri merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menjadi negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada awal abad ke-21M.

            Kemudian bertitik tolak dari UU No.24 Tahun 2003 dengan mengacu pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara dilakukan rekruitmen hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan MA. Setelah melalui tahap seleksi sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lembaga mengajukan tiga calon hakim konstitusi kepada presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi.

            Sesuai dengan amanat dari UUD, Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1.      Menguji UU terhadap UUD 1945

2.      Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3.      Memutus pembubaran Partai Politik

4.      Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, meliputi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu anggota DPD, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

            Mahkamah Konstitusi sendiri disebut-sebut sebagai lembaga peradilan yang sangat bersih, cepat dan murah. Dikarenakan semua sengketa maupun gugatan yang dilayangkan kepada mahkamah Konstitusi harus diputuskan dalam jangka waktu maksimal 14 hari setelah permohonan di kabulkan dan diterima oleh MK.

            Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki satu kewajiban yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1.      Telah melakukan pelangaran hukum berupa;

a.    Pengkhianatan terhadap negara

b.    Korupsi

c.    Penyuapan

d.   Tidak pidana lainnya;

2.      Perbuatan tercela

3.      Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

Komposisi dalam Mahkam Konstitusi

Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas tiga komponen yaitu:

a.     Para hakim

Para hakim konstitusi yang terdiri atas 9 (sembilan) orang sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi negarawan yang menguasai konstitusi ditambah dengan syarat-syarat kualitatif lainnya dengan masa pengabdian untuk lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode lima tahun berikut. Dari antara para hakim itu dipilih dari dan oleh mereka sendiri seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, masing-masing untuk masa jabatan 3 tahun. Untuk menjamin independensi dan imparsialitas kinerjanya, kesembilan hakim itu ditentukan oleh tiga lembaga yang berbeda, yaitu 3 orang sipilih oleh DPR, 3 orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang lainnya ditentukan oleh Presiden. Setelah terpilih, kesembilan orang tersebut ditetapkan sebagai hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden. Mekanisme rekruitmen yang demikian itu dimaksudkan untuk menjamin agar kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi itu benar-benar tidak terikat hanya kepada salah satu lembaga Presiden, DPR ataupun MA. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi diharapkan benar-benar dapat bersifat independen dan imparsial.

            Kesembilan orang hakim itu bahkan dapat dipandang sebagai sembilan institusi yang berdiri sendiri secara otonom mencerminkan 9 pilar atau 9 pintu kebenaran dan keadilan. Dalam bekerja, kesembilan orang itu bahkan diharapkan dapat mencerminkan atau mewakili ragam pandangan masyarakat luas akan rasa keadilan. Jikalau dalam masyarakat terdapat 9 aliran pemikiran tentang keadilan, maka kesembilan orang hakim konstitusi itu hendaklah mencerminkan kesembilan aliran pemikiran tersebut. Keadilan dan kebenaran konstitusional justru terletak dalam proses perdebatan dan bahkan pertarungan kepentingan untuk mencapai putusan akhir yang akan dijatukah dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, persidangan Mahkamah Konstitusi selalu harus dihadiri 9 orang dengan pengecualian jika ada yang berhalangan, maka jumlah hakim yang bersidang dipersyaratkan sekurang-kurangnya 7 orang. Karena itu pula, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mengenal satu majelis hakim, tidak seperti di Mahkamah Agung.

                  b.      Sekretariat jenderal.

Sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi yang menurut ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 dipisahkan dari organisasi kepaniteraan. Pasal 7 UU ini menyatakan: “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan. Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif.

c.      Kepaniteraan.

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial. Pembedaan dan pemisahan ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin agar administrasi peradilan atau administrasi justisial di bawah kepaniteraan tidak tercampur aduk dengan administrasi non justisial yang menjadi tanggungjawab sekretariat jenderal. Baik sekretariat jenderal maupun kepaniteraan masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian, Sekretaris Jenderal dan Panitera sama-sama mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Eselon 1a. Panitera dan Panitera Pengganti memang merupakan jabatan fungsional, bukan struktural. Akan tetapi, khusus untuk Panitera diangkat dengan Keputusan Presiden dan karena itu disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon 1a. Untuk menjamin kemandirian MK di bidang finansial, maka UU No.24/2003 juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai mata anggaran tersendiri dalam APBN.

      Tugas Pokok dan Fungsi yang Dimiliki Mahkamah Konstitusi

1.      Panitera

Panitera merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, fungsi Panitera menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana berikut:

a.       koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;

b.      pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;

c.       pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan

d.      pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

2.      Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan fungsi:

a.       perencanaan, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana;

b.      pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;

c.       pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara;

d.      pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan;

e.       penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan

f.       pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3.      Biro Perencanaan dan Pengawasan

Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a.       penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta analisis dan evaluasi kinerja;

b.      pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan; dan

c.       pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi.

         Keanggotaan mahkamah konstitusi

1.             Pemilihan

Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 dari mahkamah agung 3 dari DPR dan 3 dari presiden dan ditetapkan dengn keputusan presiden. Keputusan presiden tersbut paling lama diberikan 7 hari setelah pengajuan kepada presiden diterima. Pencalonan hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif.

( UUD 1945 Pasal 24C ayat 3 dan UU No. 24 tahun 2003 pasal 18 dan 19 ).

2.             Syarat kenggotaan

Hakim konstitusi harus memiliki syarat antara lain :

a.    Memiliki intergitas dan kepribadian yang tidak tercela.

b.    Adil.

c.    Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

            Agar dapat diangkat sebagai hakim konstitusi harus memenuhi syarat antara lain :

a.    Warga negara Indonesia.

b.    Berpendidikan sarjana hukum.

c.    Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun saat diangkat.

d. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

e.    Tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan

f.     Mempunyai pengalaman kerja didalam bidang hukum sekurang-kurangnnya  10 tahun.

( UUD 1945 Pasal 24C ayat 5 dan UU No.24 tahun 2003 pasal 15 dan 16 ).

3 Pemberhentian

  Hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan 2 cara yakni secara terhormat dan tidak hormat. Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila :

a.    Meninggal dunia.

b.    Mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.

c.    Telah berusia 67 tahun.

d.   Telah berakhir masa jabatannya.

e.    Tidak sehat jasmani atau rohani secara terus menerus dengan keterangan dokter.

    Disebutkan bahwa hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

a.     Dijatuhi pidana oleh pengadilan sekurang-kurangnnya 5 tahun penjara.

b.    Melakukan tindakan tercela.

c.     Tidak mengahdiri rapat 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.

d.    Melanggar sumpah atau janji.

e.     Dengan sengaja mengahmbat pengambilan keputusan MK.

f.     Melanggar larangan.

g.    Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

( UUD 1945 Pasal 24C ayat 6 dan UU No. 24 tahun 2003 ayat 23 )

4.   Masa Jabatan

    Hakim kostitusi memiliki waktu jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan.

( UUD 1945 Pasal 24C ayat 6 dan UU No.24 tahun 2003 pasal 22 ).

5.          Tugas dan wewenang anggota

a.  Menggali,mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

b.    Mengikuti setiap sidang musyawarah mahkamah konstitusi.

( UU No. 24 tahun 2003 pasal 45 ayat 5 )

       Kewenangan Yang Di Miliki Mahkamah Konstitusi

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu:

1. Menguji (judicial review) undang-undang terhadap UUD.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.

Dengan demikian ada empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tinggal pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.

       Kasus-Kasus Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

            Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Preisden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta Pemilihan Umum itu ada tiga, yaitu pertama, pasangan calon presiden/wakil presiden, kedua, partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD, dan ketiga, (perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU). Apabila timbul perselisihan pendapat antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum, dan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka hal itu dapat diselesaikan melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.

            Yang menjadi persoalan yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah soal perselisihan perhitungan perolehan suara pemilihan umum yang telah dtetapkan dan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, dan selisih perolehan suara dimaksud berpengaruh terhadap kursi yang diperebutkan. Jika terbukti bahwa selisih peroleh suara tersebut tidak berpengaruh terhadap peroleh kursi yang diperebutkan, maka perkara yang dimohonkan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Jika selisih yang dimaksud memang berpengaruh, dan bukti-bukti yang diajukan kuat dan beralasan, maka permohonan dikabulkan dan perolehan suara yang benar ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga perolehan kursi yang diperebutkan akan jatuh ke tangan pemohon yang permohonannya dikabulkan. Sebaliknya, jika permohonan tidak beralasan atau dalil-dalil yang diajukan tidak terbukti, maka permohonan pemohon akan ditolak. Ketentuan-ketentuan ini berlaku baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, maupun untuk pasangan capres/cawapres.

2. Pembubaran Partai Politik

            Kebebeasan Partai politik dan berpartai adalah cermin kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28 jo Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap orang, sesuai ketentuan Undang-Undang bebas mendirikan dan ikut serta dalam kegiatan partai politik. Karena itu, pembubaran partai politik bukan oleh anggota partai politik yang bersangkutan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Untuk menjamin perlindungan terhadap prinsip kebebasan berserikat itulah maka disediakan mekanisme bahwa pembubaran suatu partai politik haruslah ditempuh melalui prosedur peradilan konstitusi. Yang diberi hak “standing” untuk menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah Pemerintah, bukan orang per orang atau kelompok orang. Yang berwenang memutuskan benar tidaknya dalil-dalil yang dijadikan alasan tuntutan pembubaran partai politik itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, prinsip kemerdekaan berserikat yang dijamin dalam UUD tidak dilanggar oleh para penguasa politik yang pada pokoknya juga adalah orang-orang partai politik lain yang kebetulan memenangkan pemilihan umum. Dengan mekanisme ini, dapat pula dihindarkan timbulnya gejala dimana penguasa politik yang memenangkan pemilihan umum memberangus partai politik yang kalah pemilihan umum dalam rangka persaingan yang tidak sehat menjelang pemilihan umum tahap berikutnya.

3. Penuntutan Pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden

            Perkara penuntutan pertanggungjawaban presiden atau wakil presiden dalam istilah resmi UUD 1945 dinyatakan sebagai kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Atau perbuatan tercela atau pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Pesiden.

Dalam hal ini, harus diingat bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Yang memberhentikan dan kemudian memilih penggantinya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mahkamah Konstitusi hanya memutuskan apakah pendapat DPR yang berisi tuduhan

(a) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum,

(b) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,

Terbukti benar secara konstitusional atau tidak. Jika terbukti, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pendapat DPR tersebut adalah benar dan terbukti, sehingga atas dasar itu, DPR dapat melanjutkan langkahnya untuk mengajukan usul pemberhentian atas Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

            Sejauh menyangkut pembuktian hukum atas unsur kesalahan karena melakukan pelanggaran hukum atau kenyataan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. DPR dan MPR tidak berwenang mengubah putusan final MK dan terikat pula untuk menghormati dan mengakui keabsahan putusan MK tersebut. Namun, kewenangan untuk meneruskan tuntutan pemberhentian ke MPR tetap ada di tangan DPR, dan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersangkutan tetap berada di tangan MPR.

Inilah yang banyak dipersoalkan orang karena ada saja kemungkinan bahwa MPR ataupun MPR tidak meneruskan proses pemberhentian itu sebagaimana mestinya, mengingat baik DPR maupun MPR merupakan forum politik yang dapat bersifat dinamis. Akan tetapi, sejauh menyangkut putusan MK, kedudukannya sangat jelas bahwa putusan MK itu secara hukum bersifat final dan mengikat dalam konteks kewenangan MK itu sendiri, yaitu memutus pendapat DPR sebagai pendapat yang mempunyai dasar konstitusional atau tidak, dan berkenaan dengan pembuktian kesalahan Presiden/Wakil Presiden sebagai pihak termohon, yaitu benar-tidaknya yang bersangkutan terbukti bersalah dan bertanggungjawab.

4. Pengujian Undang-Undang dan Pemisahan MK dan MA

            Kewenangan terakhir dan yang justru yang paling penting dari keempat kewenangan ditambah satu kewajiban (atau dapat pula disebut kelima kewenangan) yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang. Tanpa harus mengecilkan arti pentingnya kewenangan lain dan apalagi tidak cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka dari kelima kewenangan tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian atas konstitusionalitas UU.

Pengujian atas Undang-Undang dilakukan dengan tolok ukur Undang-Undang Dasar. Pengujian dapat dilakukan secara materiel atau formil. Pengujian materiel menyangkut pengujian atas materi UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kaimat ataupun 1 kata dalam UU yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian mengenai proses pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku atau tidak.

Sejarah pengujian (judicial review) dapat dikatakan dimulai sejak kasus Marbury versus Madison ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall pada tahun 1803. Sejak itu, ide pengujian UU menjadi populer dan secara luas didiskusikan dimana-mana. Ide ini juga mempengaruhi sehingga ‘the fouding fathers’ Indonesia dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mendikusikannya secara mendalam. Adalah Muhammad Yamin yang pertama sekali mengusulkan agar MA diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Akan tetapi, ide ini ditolak oleh Soepomo karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yang telah disepekati dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD Indonesia itu menganut sistem supremasi MPR dan tidak menganut ajaran ‘trias politica’ Montesquieu, sehingga tidak memungkinkan ide pengujian UU dapat diadopsikan ke dalam UUD 1945.

Namun, sekarang, setelah UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali, paradigma pemikiran yang terkandung di dalamnya jelas sudah berubah secara mendasar. Sekarang, UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasi parlemen seperti sebelumnya. Jika sebelumnya MPR dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat sepenuhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan tertinggi dan dengan kekuasaan yang tidak terbatas, maka sekarang setelah Perubahan Keempat UUD 1945 MPR itu bukan lagi lembaga satu-satunya sebagai pelaku kedaulatan rakyat.

Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka di samping MPR, DPR dan DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang legislatif, kita harus pula memahami kedudukan Presiden dan Wakil Presiden juga sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang eksekutif dengan mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Di samping itu, karena sejak Perubahan Pertama sampai Keempat, telah terjadi proses pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR, maka mau tidak mau kita harus memahami bahwa UUD 1945 sekarang menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judiktif dengan mengandaikan adanya hubungan ‘checks and balances’ antara satu sama lain. Oleh karena itu, semua argumen yang dipakai oleh Soepomo untuk menolak ide pengujian undang-undang seperti tergambar di atas, dewasa ini, telah mengalami perubahan, sehingga fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari dari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah UUD 1945.

       Mahkamah Konstitusi Penjaga Demokrasi Konstitusional

Demokrasi Indonesia yang akan ditata ialah demokrasi yang dibingkai dengan norma-norma kostitusi yang terdapat daalm UUD 1945. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) dan juga demokrasi Indonesia tidak sinonim dengan suara mayoritas adalah suatu kebenaran. Ukuran kebenaran dalam demokrasi Indonesia adalah norma hukum konstitusi. Oleh karena itu agar derap demokrasi dapat berupa sesuai sumbu kostitusi, maka demokrasi itu harus dijaga. Di sinilah posisi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi harus senantiasa menjaga demokrasi sebagai pelaksana dari norma kostitusi.

Pelaksanaan demokrasi konstitusi terlihat dalam perwujudan antara lain:

1.      Pelaksanaan pemilihan umum (pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden, Wakil Presiden dan Kepala Pemerintahan Daerah).

2.      Pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam bentuk undang-undang (UU).

3.      Pelaksanaan kewenangan lembaga Negara.

Dalam penyelengaraan pemilihan umum akan muncul sengketa hasil perhitungan perolehan suara dalam pelaksanaan norma undang-undang muncul pengujian undang-undang terhadap UUD dan dalam pelaksanaan kewenangan dapat muncul sengketa kewenangan antar lembaga negara. Norma undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan Presiden secara demokratis apabila ternyata prosedur pembentukannya atau substansi norma tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka oleh Mahkamah Konstitusi norma undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, alias dibatalkan. Jadi, dalam demokrasi tidak dibenarkan muncul kesepakatan yang bertentangan dengan konstitusi.

Demikian halnya sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga Negara tidak boleh digunakan seenaknya, sebab jika kewenangan tersebut menabrak rambu konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mencabutnya, tentu saja setelah melalui proses persidangan Mahkamah Konstitusi. Pemilihan umum sebagai perwujudan system demokrasi konstitusional dalam praktiknya sering kali menimnulkan perselisihan hasil perhitungan pemilu antara KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum dengan peserta pemilu. Apabila terjadi perselisihan demikian, maka Mahkamah Konstitusilah yang akan memutus perhitungan yang benar.

Selain itu Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan membubarkan partai politik atas permohonan pemerintah, serta Mahkamah Konstitusi wajib memutuskan pendapat DPR yang menganggap presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden (Pasal 7A UUD 1945).

Undang-Undang yang Mengatur Mahkamah Konstitusi

Undang-undang yang mengatur lembaga Mahkamah Konstitusi terdapat pada UUD RI 1945 Pasal 24c dan UU No.23 Tahun 2003.

-       UUD RI 1045 Pasal 24C

      Berisikan :

1.      Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, mmemutus sengketa kewenangan lembaga begara daan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2.      Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

3.      Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga oleh Presiden.

4.      Ketua dan Waki Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

5.      Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

6.      Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hokum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

-       UU No.23 Tahun 2003

Menimbang :

a.       bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;

b.      bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c.       bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;

d.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :

1.      Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879)

Undang-undang yang mengatur mahkamah konstitusi ini  juga terdapat pada “Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia yang memutuskan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang memiliki 8 BAB :

1.      BAB I tentang KETENTUAN UMUM

2.      BAB II tentang KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

3.      BAB III tentang KEKUASAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

4.      BAB IV tentang  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI

5.      BAB V tentang  HUKUM ACARA

6.      BAB VI tentang KETENTUAN LAIN-LAIN

7.      BAB VII tentang KETENTUAN PERALIHAN

8.      BAB VIII tentang KETENTUAN PENUTUP

BAB III

PENUTUP

A.      Kesimpulan

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu menguji (judicial review) undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden apabila melanggar hukum.

B.       Saran

Negara Indonesia merupakan negara yang demokrasi, sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia harus benar-benar menjunjung tinggi nilai demokrasi. Seperti halnya dalam pemilihan Pemilu presiden dan wakil presiden, harus dilakukan dengan jujur tanpa adanya niat iming-iming atau suap yang dapat merusak nilai citra negara.

DAFTAR PUSTAKA

         Asshiddiqie, Jimly, Kedudukan Mahkamah Konstitusi, http://www.jimly.com/makalah/namafile/23/KEDUDUKAN_MK.doc

        

         http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1

Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: tt, 1983.

Strong, C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Bandung: Nusa Media, 2011.

        

         Syahuri, Taufiqurrohman, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Cetakan I, Jakarta: Kencana, 2011.